Dalam beberapa tahun terakhir, frasa "memuliakan murid" semakin sering muncul dalam diskursus kebijakan pendidikan nasional. Ia hadir membawa semangat pendidikan humanis, ramah anak, dan berorientasi pada pemenuhan hak murid. Pada tataran konseptual, gagasan ini patut diapresiasi. Namun dalam praktik di banyak satuan pendidikan, "memuliakan murid" kerap disalahpahami dan diterapkan secara berlebihan, bahkan kontraproduktif.
Alih-alih memperkuat ekosistem pendidikan, pemahaman yang keliru ini justru memunculkan paradoks baru: disiplin sekolah melemah, kewenangan pedagogis guru tergerus, dan perlindungan terhadap pendidik menjadi kabur. Dalam situasi tertentu, guru bukan lagi diposisikan sebagai pendidik profesional, melainkan pihak yang harus selalu mengalah demi menjaga citra “ramah anak”.
Pertanyaannya kemudian, apakah pendidikan yang memuliakan murid memang harus dibayar dengan hilangnya wibawa guru dan runtuhnya keadilan akademik?
Secara normatif, konsep memuliakan murid tidak pernah dimaksudkan untuk menghapus batas etika dan tanggung jawab murid. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Akhlak dan tanggung jawab, dengan demikian, merupakan inti pendidikan nasional, bukan pelengkap.
Artinya, sejak awal hukum pendidikan Indonesia tidak pernah menempatkan murid semata sebagai subjek yang harus dilindungi tanpa kewajiban. Hak belajar selalu berjalan beriringan dengan kewajiban mematuhi norma, tata tertib, dan proses pendidikan. Ketika perilaku tidak sopan terhadap guru, pembangkangan, atau ketidakhadiran kronis justru ditoleransi atas nama memuliakan murid, maka yang terjadi sesungguhnya adalah pengingkaran terhadap tujuan pendidikan itu sendiri.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika orang tua secara aktif mendukung perilaku bermasalah tersebut. Kasus murid yang jarang bahkan tidak pernah hadir ke sekolah, namun tetap menuntut hak akademik penuh, bukan lagi persoalan pedagogis, melainkan persoalan kebijakan dan keberanian institusional. Dalam banyak kasus, sekolah berada pada posisi dilematis menegakkan aturan berisiko konflik dengan orang tua, sementara pembiaran merusak integritas pendidikan.
Padahal, secara hukum posisi sekolah dan guru sesungguhnya jelas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban melindungi murid, tetapi juga wajib menjaga martabat dan keamanan profesi guru.
Sayangnya, dalam praktik kebijakan di tingkat satuan pendidikan, perlindungan guru sering kali berhenti sebagai norma tertulis. Ketika terjadi konflik antara murid, orang tua, dan guru, guru kerap dibiarkan menghadapi tekanan sendirian. Bahkan tidak jarang, sekolah memilih jalan aman dengan mengorbankan standar akademik dan profesionalitas guru demi menghindari polemik.
Di sinilah letak kesalahan mendasar dalam memahami pendidikan berperspektif murid. Pendekatan restoratif yang saat ini didorong dalam kebijakan pendidikan bukanlah pembiaran tanpa konsekuensi. Restoratif berarti membina, memulihkan, dan menumbuhkan tanggung jawab, bukan menghapus aturan. Tanpa konsekuensi yang adil dan proporsional, pendidikan kehilangan fungsi pembentukan karakter.
Ketegasan sekolah dalam menegakkan kehadiran, etika, dan tata tertib bukanlah bentuk kekerasan, melainkan wujud keadilan. Keputusan akademik seperti tidak naik kelas atau tidak dapat dinilai karena ketidakhadiran kronis bukan hukuman personal, melainkan konsekuensi logis dari tidak terpenuhinya proses belajar. Meluluskan murid yang tidak menjalani proses pendidikan justru merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran akademik.
Memuliakan murid seharusnya dimaknai sebagai upaya memastikan setiap murid mendapatkan hak belajar secara bermartabat, aman, dan bermakna, sekaligus dibimbing untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam kerangka ini, guru bukanlah musuh murid, melainkan mitra strategis pembentukan karakter dan kompetensi.
Pemerintah, dinas pendidikan, dan pengawas sekolah perlu mempertegas kebijakan agar tidak terjadi distorsi implementasi di lapangan. Perlindungan anak harus berjalan seiring dengan perlindungan guru. Orang tua perlu diposisikan sebagai mitra pendidikan yang terikat pada aturan bersama, bukan pihak yang dapat secara sepihak menegasikan kewajiban akademik.
Tanpa keseimbangan tersebut, pendidikan berisiko kehilangan arah. Sekolah menjadi ruang tanpa batas, guru kehilangan wibawa, dan murid kehilangan kesempatan belajar tentang tanggung jawab. Pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya guru, tetapi juga masa depan murid itu sendiri.
Pendidikan yang sehat bukanlah pendidikan yang memilih satu pihak dan mengorbankan pihak lain. Pendidikan yang adil adalah pendidikan yang memuliakan murid tanpa merendahkan guru, melindungi guru tanpa mengabaikan hak murid, serta menegakkan aturan tanpa kehilangan kemanusiaan.
0 comments: